Logo onPers

Pupuk Kaltim dan Kementan Pastikan Ketersediaan Pupuk, Teguhkan Dukungan Swasembada Pangan

Rabu, 27 Agustus 2025

Jakarta - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) bersama Kementerian Pertanian menegaskan komitmen menjaga ketersediaan pupuk nasional sebagai salah satu fondasi utama mewujudkan swasembada pangan, sejalan dengan agenda strategis Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan tersebut mengemuka dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertema “Menjamin Ketersediaan Pupuk, Menegakkan Swasembada Pangan” yang diselenggarakan di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (26/8).

Direktur Utama Pupuk Kaltim, Gusrizal, menyampaikan hingga semester I-2025, realisasi produksi Pupuk Kaltim mencapai 3,5 juta ton atau 54,5 persen dari target tahunan sebesar 6,43 juta ton. Produksi tersebut terdiri atas 1,86 juta ton urea, 149 ribu ton NPK, dan 1,49 juta ton amonia.

Selain itu, distribusi pupuk bersubsidi juga berjalan baik, dengan realisasi 500 ribu ton yang disalurkan ke wilayah tanggung jawab Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. “Kami optimistis target produksi tahun ini tercapai. Hal ini wujud nyata kontribusi Pupuk Kaltim dalam mendukung swasembada pangan nasional,” ujar Gusrizal.

Sementara itu, Kapoksi Pupuk Bersubsidi Ditjen PSP Kementan, Sry Pujiati, SP, MAP, menegaskan stok pupuk bersubsidi tahun 2025 aman, dengan alokasi 9,55 juta ton senilai Rp 44 triliun bagi 14,9 juta petani penerima. Hingga 25 Agustus 2025, realisasi penyaluran mencapai 4,8 juta ton atau sekitar 59 persen dari total alokasi. “Kalau ada isu kelangkaan pupuk, itu tidak benar. Stok tersedia, hanya distribusi yang memang dilakukan bertahap. Sistem e-RDKK juga terus diperbaiki agar penyaluran lebih transparan dan tepat sasaran,” jelas Sry Pujiati.

Dari kalangan petani, Wakil Sekretaris Jenderal Kelompok Kontak Tani Nasional Andalan KTNA Zulharman Djusman menyampaikan tantangan di lapangan, mulai dari rantai birokrasi penyaluran pupuk, keterbatasan penyuluh, hingga akses digital di pedesaan. “Sosialisasi e-RDKK harus terus diperkuat. Banyak petani yang kesulitan karena keterbatasan teknologi dan infrastruktur,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Subtansi Padi Irigasi dan Rawa, Direktorat Serealia, Mochamad Nurhidayat, SP, MP menegaskan bahwa peningkatan produksi pangan nasional juga ditempuh melalui berbagai strategi seperti perluasan areal tanam, optimalisasi lahan, penggunaan benih unggul, mekanisasi, serta pemanfaatan pupuk organik.

Dengan sinergi pemerintah, BUMN, dan petani, seluruh pihak optimistis cita-cita swasembada pangan dapat terwujud.  “Pemerintah hadir untuk memastikan pupuk tersedia, produksi pangan meningkat, dan petani terlindungi,” tutupnya.