Kontras Pertumbuhan Ekonomi dan Nasib Pekerja

Senin, 11 Agustus 2025

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti ketimpangan antara capaian pertumbuhan ekonomi nasional dengan realitas sosial ketenagakerjaan yang dihadapi masyarakat. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun 2025 yang mencapai 5,12% tidak sejalan dengan kondisi lapangan, di mana terjadi peningkatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, stagnasi upah, dan minimnya penciptaan lapangan kerja layak.

“Data tumbuh, tapi pekerja tumbang. Ini yang terjadi di lapangan. Kami menerima laporan PHK di sektor manufaktur, logistik, hingga digital. Pertanyaannya sederhana: pertumbuhan ini tumbuh untuk siapa?” ujar Nurhadi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jum’at (8/8).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% secara tahunan (year on year/yoy) dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.947 triliun, dan atas dasar harga konstan Rp3.396,3 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan kuartal I 2025 yang tumbuh 4,87% yoy, maupun kuartal II 2024 yang tumbuh 5,05 % yoy.

Namun, menurut Nurhadi, narasi keberhasilan ekonomi yang disampaikan pemerintah seharusnya tidak hanya berhenti pada angka-angka makro. “Ukuran pertumbuhan sejati tidak hanya diukur dari PDB, tetapi dari kemampuan keluarga pekerja memenuhi kebutuhan dasar seperti mencicil rumah, membeli bahan pokok, menyekolahkan anak, dan memiliki jaminan hari tua,” tegas legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu.

Ia menilai kondisi saat ini mencerminkan krisis ketimpangan naratif, di mana pemerintah mengklaim keberhasilan ekonomi sementara banyak pekerja justru menghadapi ketidakpastian, kehilangan pekerjaan, dan lemahnya daya beli.

Nurhadi mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan dan BPS, untuk mengintegrasikan pelaporan data ekonomi dan ketenagakerjaan sehingga publik mendapatkan gambaran utuh mengenai arah dan dampak kebijakan ekonomi. Ia juga meminta audit menyeluruh terhadap sektor padat karya yang terdampak gelombang PHK.

Selain itu, Nurhadi menekankan pentingnya percepatan program pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan (upskilling) bagi tenaga kerja, terutama di sektor-sektor yang terdampak transformasi digital dan automasi. Ia juga menyoroti perlunya memperkuat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) agar menjadi perlindungan nyata, bukan sekadar simbol kebijakan sosial. “Jangan sampai pemerintah terlalu asyik dengan angka makro, tapi lupa bahwa yang paling penting adalah kualitas hidup rakyat. Rakyat tidak hidup dari statistik, mereka hidup dari upah, pekerjaan, dan rasa aman,” tuturnya.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menuding angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS tidak mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.

BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga pertengahan tahun 2025 mencapai angka 5,12%. Di atas kertas, kata Tulus, capaian ini terlihat menggembirakan dan seolah menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional. Namun, angka tersebut justru melampaui berbagai estimasi dari banyak pemangku kepentingan di sektor ekonomi, yang sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5% “Dari sisi pelaku ekonomi dan masyarakat konsumen, angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS tersebut sungguh tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat,” tegas Tulus.

Ia menyoroti daya beli masyarakat saat ini justru tengah mengalami tekanan yang sangat dalam. Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan pelemahan konsumsi rumah tangga yang signifikan, yang seharusnya menjadi indikator utama dalam menilai pertumbuhan ekonomi nasional. Para pelaku usaha juga merasakan kelesuan ekonomi, tercermin dari penurunan transaksi di pusat-pusat perbelanjaan.

Merujuk pada data dari Trading Economics yang bersumber dari Bank Indonesia, penjualan ritel Indonesia pada April 2025 mengalami kontraksi 0,3 persen secara tahunan (yoy). Meskipun pada Mei sempat tumbuh tipis 1,9% yoy, namun secara bulanan (month-to-month), penjualan ritel mengalami kontraksi berturut-turut sebesar 5,1% di April dan 1,3% di Mei. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya pertumbuhan konsumsi masyarakat di pertengahan tahun.

Tak hanya sektor ritel, industri otomotif juga mencatatkan tren penurunan penjualan. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), angka wholesales (penjualan dari pabrik ke dealer) mobil pribadi per Juni 2025 tercatat hanya 57.760 unit. Angka ini turun tajam 22,6% dibandingkan Juni 2024 yang mencapai 74.615 unit. Penurunan juga terjadi secara bulanan, yaitu sebesar 4,7% dibandingkan Mei 2025."Ini menandakan konsumen dari kalangan kelas menengah pun sedang mengalami penurunan daya beli. Padahal, kelas menengah adalah motor penggerak utama roda perekonomian," tegas Tulus.

Ia pun mempertanyakan validitas data pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS, dan menuding angka tersebut seperti melegitimasi adanya kebohongan statistik. "Kita berharap data yang dirilis BPS tersebut bukan report yang sifatnya ABS atau asal bapak senang," tegasnya.

Sebelumnya, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik, UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, dari angka yang dikeluarkan oleh BPS berbanding terbalik dengan angka yang dikeluarkan oleh beberapa Lembaga terkemuka belakangan ini. " Bukan tidak percaya, tapi angkanya sangat berbanding terbalik," ujar Achmad.

Menurut Achmad, untuk memberikan konteks yang lebih tajam, mari kita perinci jurang antara prediksi dan realita tersebut. Dana Moneter Internasional (IMF), dalam laporan World Economic Outlook Update edisi Juli 2025, memproyeksikan angka 4,8%. Senada dengan itu, Bank Dunia melalui Global Economic Prospects edisi Juni 2025 bahkan memberikan estimasi yang lebih konservatif di angka 4,7%. Dari dalam negeri, Bank Indonesia memberikan rentang proyeksi antara 4,7% hingga 5,1%, di mana angka realisasi BPS justru melampaui batas atas skenario paling optimis sekalipun. Pemerintah sendiri, melalui Kementerian Keuangan, menargetkan pertumbuhan di kisaran 5,0% dalam asumsi APBN. "Konsensus yang solid ini menunjukkan bahwa para analis, baik global maupun domestik, melihat sinyal pelemahan yang nyata, sebuah sinyal yang tampaknya diabaikan oleh angka tunggal BPS," ujarnya lagi.

Melihat angka yang ada, lanjut Achmad, ini sebuah anomali yang mempertanyakan fondasi paling dasar dari cara kita memahami negara ini yaitu data. Narasi resmi BPS yang coba dibangun—bahwa sebuah "tsunami fiskal" dari belanja pemerintah mampu menjadi penyelamat tunggal—terdengar simplistis dan tidak memadai. Skala perbedaannya terlalu besar untuk dijelaskan hanya oleh satu faktor, seberapapun masifnya faktor tersebut.